 |
| Ulama BASSRA Minta Rencana Industrialisasi China di Bangkalan Ditunda hingga Provinsi Madura Terwujud. Sumber:cakrawarta.com |
AyoPost, Madura - Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (BASSRA) bersama puluhan ulama serta habaib secara tegas menolak rencana investasi industri asal China di Kabupaten Bangkalan. Mereka mendesak agar proyek industrialisasi tersebut ditunda sampai agenda pembentukan Provinsi Madura mendapatkan kepastian.
Kesepakatan yang dirumuskan dalam pertemuan pada Minggu (16/8/2026) tersebut didasari pertimbangan bahwa status provinsi mandiri akan memberikan wewenang penuh bagi masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan kawasan industri.
BASSRA mengkhawatirkan masuknya investasi skala besar tanpa persiapan yang matang dapat memicu masalah sosial, ekonomi, hingga budaya.
Dalam forum tersebut, Aliansi Ulama Madura (AUMA) turut mengingatkan pelajaran berharga dari riwayat pembangunan kawasan industri Batam pada era Presiden B.J. Habibie.
Pengalaman itu dinilai penting agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri, melainkan memperoleh manfaat secara langsung.
Tokoh ulama Madura, KH R Ali Badri Zaini, juga menegaskan bahwa pengembangan ekonomi wajib memperhatikan kondisi sosial kultural warga setempat.
Ia menyampaikan, "Madura masih memiliki agenda besar terkait pembentukan Provinsi Madura yang saat ini sedang berproses,".
BASSRA mengusulkan agar arah pembangunan di Madura memegang teguh empat prinsip utama: manusiawi, Indonesiawi, Madurawi, dan Islami.
Langkah ini dinilai penting demi menjaga identitas keagamaan dan kebudayaan daerah. Selain itu, mereka kembali menekankan jargon pembangunan: "Jangan membangun di Madura, tetapi bangunlah Madura."
Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri sebenarnya telah berjalan panjang hingga sempat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait syarat pembentukan daerah.
Kendala utamanya adalah aturan minimal lima kabupaten/kota, sementara Madura saat ini baru memiliki empat wilayah administrasi (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).
Oleh karena itu, para ulama berharap setiap kebijakan pembangunan strategis ke depan dapat diputuskan secara terpadu bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat setempat.
Sumber: https://www.cakrawarta.com/ulama-bassra-tolak-rencana-investasi-china-di-bangkalan-minta-tunggu-provinsi-madura.html
