 |
| Dinkes Aceh Dorong Pemkab dan Pemkot Maksimalkan Pengawasan Kesehatan Ibu Anak. Sumber:inkes.acehprov.go.id |
AYO POST, BANDA ACEH - Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menginstruksikan jajaran dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta memaksimalkan efektivitas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Langkah strategis ini dianggap krusial guna mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kesehatan sekaligus memangkas ragam kendala kesehatan publik di daerah.
Instruksi tersebut ditegaskan oleh Muzakir, SKM, M.Kes, saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, dalam pembukaan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Kabupaten/Kota se-Aceh, Kamis (6/8/2026).
Agenda tahunan ini diselenggarakan di Ayani Hotel, Banda Aceh, sejak Rabu (5/8) sampai Jumat (7/8).
Muzakir menekankan bahwa agenda pemantauan dan evaluasi hendaknya tidak cuma dipandang sebagai rutinitas formalitas atau ajang penyerahan laporan belaka.
Laman diskusi ini wajib difungsikan sebagai sarana mendeteksi hambatan riil di lapangan, meninjau capaian kinerja, serta merumuskan aksi nyata secara kolaboratif demi meningkatkan mutu layanan medis bagi warga.
Ia secara khusus mengimbau pemerintah daerah tingkat dua untuk memberikan atensi penuh pada realisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut penilainnya, pencatatan dan pelaporan CKG berbasis fase kehidupan masyarakat masih jauh dari kata maksimal, sehingga memerlukan pengawalan intensif agar menghasilkan basis data yang valid sebagai pijakan penetapan regulasi daerah.
Di samping itu, pemantauan mendalam atas kondisi kesehatan ibu dan buah hati juga menjadi poin prioritas.
Layanan kesehatan keluarga merupakan pilar inti dalam pembangunan sistem kesehatan karena berdampak langsung pada mutu kehidupan ibu, anak, remaja, hingga unit keluarga secara utuh.
Atas dasar itu, tiap daerah dituntut memperkuat pendampingan serta menjamin seluruh indikator kinerja pelayanan dapat terealisasi.
Pada kesempatan yang sama, dipaparkan pula beberapa tantangan kesehatan yang masih menjadi beban bersama.
Beberapa di antaranya meliputi angka prevalensi stunting di Aceh yang menembus 28,6 persen berdasarkan SSGI 2024, belum tercapainya target pemeriksaan anemia bagi kalangan remaja, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dibanding target nasional, serta bermacam problematika gizi lainnya.
Muzakir menyimpulkan bahwa serangkaian masalah pelik tersebut hanya bisa diselesaikan melalui tindakan intervensi yang terpadu dan saling terintegrasi.
Ia mendorong para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan ruang evaluasi ini sebagai ajang diskusi yang transparan, terukur secara data, dan berfokus pada pemecahan masalah agar hambatan di tingkat bawah dapat segera tertangani.
Mengakhiri arahannya, Muzakir menaruh harapan besar agar seluruh peserta aktif menyajikan data yang sahih, membagikan praktik baik, serta menyusun rencana perbaikan yang adaptif untuk diterapkan di wilayah masing-masing.
"Melalui komitmen ini, taraf pelayanan medis dan gizi keluarga di tanah Aceh dapat melonjak secara konsisten, sehingga mampu memberikan kontribusi riil terhadap penekanan angka stunting, penguatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas," pungkasnya.
